Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2011

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian
sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka
kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa
melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum
pada umumnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lemba…

Non Litigasi

Di aspek non litigasi, bantuan, pelayanan dan konsultasi hukum yang diberikan
antara lain tapi tidak terbatas pada pembuatan legal opinion terhadap setiap
transaksi atau aktivitas client, lobby dan diplomasi kepada seluruh stakeholders
client yang membutuhkan, dan membuatkan rencana strategis di bidang hukum
untuk realisasi bisnis client. Bidang-bidang hukum yang termasuk dalam layanan
non litigasi ini antara lain :
A. Hukum Perdata :
 Hukum Perusahaan, antara lain pendirian Perusahaan, Peralihan Saham,
RUPS, Penentuan Hak Suara, Merger, Akuisisi, Intial Public Oppering (Go
Public).
 Hukum Bisnis, antara lain Pembuatan Kontrak-Kontrak/Perjanjian Bisinis,
Agensi, Lisensi, Franchise, Penanaman Modal Asing, Peningkatan Status
Perusahaan dari Penanaman Modal dalam negeri menjadi Penanaman Modal
Asing dan lain-lain.
 Hukum Konstruksi dan Lingkungan, antara lain Pembuatan Perjanjian Dalam
Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Pembuatan perjanjian pemborongan,
Pembuatan AMDAL,
 Hukum Hak Ata…

SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum : Lengkap Sosiologi hukum sebagai Mata kuliah wajib di fakultas hukum Mazhab: hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (hukum bersifat anti perubahan Ditolak oleh mazhab unpad Hukum dapat merubah sikap dan cara berpikir anggota masyarakat (hukum selalu mengikuti perubahan)
Pandangan yang menggabungkan pandangan normative dan sosiologis dalam pembinaan hukum Pidato Presiden soeharto: Hukum tidak boleh dipergunakan untuk mempertahankan status-quo (anti perubahan) -1975 Hokum yang dibentuk harus memperhatikan anasir-anasir sosiologis -1979 Sosiologi Hukum Kelahirannya dipengaruhi oleh disiplin ilmu: Filsafat hukum Ilmu Hukum Sosiologi
Filsafat Hukum ·Aliran Positivisme (hans kelsen)-stufenbau des Recht: hukum bersifat hirakris (hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya) ·Mazhab sejarah (carl von savigny) : Hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (volksgeist) ·A…