Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari 2013

Ahli Waris Pengganti dalam KHI

A.Latar belakang Ahli Waris Pengganti Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kesepakatan para Ulama dan Perguruan Tinggi berdasarkan Inpres No. 1/1991 yang isinya berupa perintah kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan KHI, bukan instruksi supaya dijadikan sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama, sedangkan Prof. Bustanul Arifin mempertahankan mati-matian sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dan nyatanya tetap berlaku sampai sekarang. Setelah 20 tahun KHI diterapkan sebagai hukum materiil bagi Pengadilan Agama, ternyata masih saja ada yang mempersoalkan legitimasi KHI. Diantaranya Dr. Habiburrahman dengan alasan bahwa KHI illegal karena khususnya bab hukum waris mestinya menurut SK seharusnya ditangani Wasit Aulawi dan KH. Azhar Basyir, ternyata mereka berdua tidak tahu menahu dan secara tiba-tiba muncullah Buku II Tentang Hukum Kewarisan terutama pasal Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang didalamnya banyak terdapat pemikiran-pemikiran Prof. Hazairin yang pola pikir…

TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS  HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI ) oleh : Nasichun Amin, M.Ag  (Penghulu Muda di KUA Kec. Gresik)
SEBAB / HUBUNGAN AHLI WARIS SYARAT PEROLEHAN HARTA WARIS DASAR HUKUM Al-Qur’an / Hadits Pasal KHI A PERKAWINAN (yang masih terikat status 1. Istri / Janda Bila tidak ada anak/cucu 1/4 An-Nisa’ 12 180 Bila ada anak/cucu 1/8 2. Suami / Duda Bila tidak ada anak/cucu 1/2 An-Nisa’ 12

KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

Kegiatan ekonomi memerlukan hukum di dalam pelaksanaannya agar terpelihara dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan supaya keadilan dapat terpenuhi bagi semua pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Kranenburg bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban (teori ev postulat), begitu pula yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. [1] Pelaksanaan hukum dan keadilan harus dapat berjalan seimbang, seperti pendapat Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.[2] Keadilan juga menjadi hal penting yang dikehendaki oleh founding fathers agar tercipta kesejahteraan di Indonesia, seperti tercermin dalam sila kelima dari Pancasila, bahwa keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dikehendaki adanya kemakmuran…