Hak-Hak dan Kewajiban Dari Bapak Tiri dan Anak Tiri

 

Ar Rabibah adalah anak perempuannya istri yang bukan dari suami yang sekarang (anak tiri). Anak tiri perempuan ini termasuk yang haram dinikahi selamanya ayah tirinya jika dia sudah menggauli ibunya. Jadi anak tiri termasuk mahram bagi ayahnya.

 

Disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah (17/367): “Jika seorang laki-laki menikahi wanita dan telah menggaulinya, maka menjadi haram selamanya baginya untuk menikahi salah satu dari anak perempuannya atau anak perempuan dari anak-anak laki-lakinya (cucu perempuan istrinya), di manapun mereka bertempat tinggal, baik bersama suami ibunya yang sebelum atau bersama yang berikutnya, berdasarkan firman Allah –Subhanahu wa Ta’ala-:

 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ  

 

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri”.[An Nisa/4: 23]

 

Rabibah adalah anak perempuan dari istri, dan menjadi mahram bagi laki-laki yang menikahi ibu anak tersebut dan ia telah menggaulinya, dan dibolehkan bagi anak tiri perempuan untuk tidak memakai jilbab di hadapan ayah tirinya.

 

Adapun hak dan kewajiban dari anak tiri perempuan dan ayah tirinya hubungan antar keduanya, maka bisa disimpulkan pada hubungan silaturrahim, menghormati, baik dalam bergaul. Umat Islam semuanya telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya semuslim lainnya, maka apalagi terhadap para mahram yang disebabkan karena mushaharah (perbesanan/pernikahan), tidak diragukan lagi bahwa mereka mempunyai hak untuk dihormati dan diperhatikan lebih dari pada umat Islam pada umumnya.

 

Hanya saja, nafkah, melayani, dan taat tidak diwajibkan antar keduanya. Dari sisi kewajiban syar’i anak tiri perempuan dalam bab ini hukumnya berbeda antara ayah tiri dan ibunya sendiri. Jika ayah tirinya berlaku baik dan membiayai anak tirinya lalu timbal baliknya anak tiri perempuannya membalas dengan prilaku baik kepadanya, membantu dan ikut memelihara rumahnya, maka hal itu lebih utama dan lebih baik; karena berkumpulnya hati dan jiwa adalah tujuan yang sangat diharapkan oleh syari’at untuk mewujudkannya.

Seorang suami juga harus mengetahui bahwa termasuk menggauli istrinya dengan baik adalah dengan berlaku baik kepada anak perempuan bawaan istrinya.

 

Dan bagi anak perempuan hendaknya mengetahui bahwa termasuk baktinya kepada ibunya adalah dengan menghormati suaminya dan berlaku baik kepadanya.

 

Syaikh Ibnu Baz –rahimahullah- berkata: “Diharapkan bagi seseorang yang tinggal bersama tidak hanya dengan anak-anak perempuannya, tapi juga dengan saudari perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, dan yang lainnya dari mereka yang membutuhkan, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, memberi mereka makan, memberi minum mereka, memberikan pakaian kepada mereka, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam- tentang seseorang yang menanggung tiga anak perempuan, karunia Allah itu Maha Luas, rahmat-Nya Maha Agung. Demikian juga seseorang yang menanggung satu atau dua anak perempuan atau yang lainnya lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, maka diharapkan dia akan mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh keumuman ayat dan hadits tentang ihsan kepada orang fakir dan miskin dari kalangan keluarga terdekat atau yang lainnya. Jika keutamaan tersebut dalam hal berbuat baik kepada anak perempuan, maka berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kakek atau nenek, tentu akan lebih besar dan lebih banyak pahalanya; karena besarnya hak kedua orang tua dan kewajiban berbuat baik kepada mereka berdua, tidak ada bedanya dalam masalah ini apakah yang berbuat baik itu seorang ayah atau ibu atau yang lainnya; karena hukum tersebut berlaku kepada perbuatannya bukan kepada pelakunya. Dan Allah Maha Pemilik Taufik”.

 

Lajnah Daimah lil Ifta’ pernah ditanya (25/296): Bagaimana terjadinya jalinan ikatan sosial dalam keluarga muslim?

 

Mereka menjawab: “Allah telah memerintahkan untuk menjaga pilar-pilar ikatan antar anggota keluarga dan komunitasnya, karenanya Allah memerintahkan silaturrahim dan berbuat baik kepada mereka dalam firman-Nya:

 

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  

 

“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.[ An Nisa/4’: 1]

 

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى

 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat..”. [An Nisa/4: 36]

 

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

 

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”. [Al An’am/6: 151]

 

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.[Al Isra’/17: 23]

 

Dan masih banyak lagi dari ayat-ayat Al Qur’an.

 

Dan telah ditetapkan dari Nabi –Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda:

 

لا يدخل الجنة قاطع

 

“Tidak masuk surga orang yang memutus (silaturrahim)”. [HR. Bukhari dan Muslim]

 

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

 

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

 

“Barangsiapa yang ingin diluaskan rizekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturrahim”.[HR. Bukhari]

 

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ

 

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian: Durhaka kepada para ibu, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup…”.[HR. Bukhari dan Muslim]

 

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang memerintahkan silaturrahim, berpegang teguh dengan adab-adab Islam, akhlak yang mulia, menjaga pergaulan yang baik, maka dengan ini akan menguat ikatan silaturrahim antar keluarga dan antar personal di antara mereka juga antar sesama masyarakat muslim. Tidak dengan merusak dan keluar dari adab-adab Islam dan akhlak yang mulia”.

Saudara Ipar Mahram atau Bukan?

     Dalam Islam ada istilah mahram, atau seseorang yang haram untuk dinikahi. Adapun perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu:

 1. Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (‘ala at-ta’bid).

 Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya disebut juga mahram muabbad. Penyebab perempuan haram dinikahi oleh laki-laki ada tiga, yaitu nasab, persusuan, dan perkawinan (mushaharah). Syekh Taqiyuddin Al-Husaini menyebutkan:

اعْلَمْ أَنَّ أَسبَابَ الْحُرْمَةِ الْمُؤَبَّدَةِ لِلنِّكَاحِ ثَلَاثٌ قَرَابَةٌ وَرَضَاعٌ وَمُصَاهَرَةٌ

”Ketahuilah, bahwa sebab-sebab keharaman menikah yang bersifat selamanya ada tiga, yaitu kekerabatan, persusuan, dan perkawinan.”

Perempuan yang haram dinikahi sebab nasab atau kekerabatan ada tujuh. Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An-Nisa’ [4]: 23).”

Untuk lebih jelasnya, berikut ini rincian perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki sebab nasab adalah:

1. Ibu, begitu pula garis nasab ke atasnya, yaitu nenek (ibunya ibu dan ibunya ayah), buyut (ibunya nenek), dan seterusnya.

2. Anak perempuan, begitu pula garis nasab ke bawahnya, yaitu cucu, cicit, dan seterusnya.

3. Saudara perempuan, yaitu kakak atau adik perempuan, baik yang seayah-seibu, seayah saja, atau pun seibu saja.

4. Bibi dari garis ayah, yaitu kakak dan adik perempuannya ayah.

5. Bibi dari garis ibu, yaitu kakak dan adik perempuannya ibu.

6. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan).

7. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan). 

Sedangkan perempuan yang haram dinikahi sebab persusuan adalah semua perempuan yang diharamkan sebab nasab di atas, yaitu ibu susuan, anak susuan, saudara perempuan susuan, dan seterusnya.

Adapun yang diharamkan sebab ikatan perkawinan ada empat, yaitu:

1. Ibunya istri (mertua).

2. Anaknya istri (anak tiri) jika telah berhubungan badan dengan sang istri.

3. Istrinya anak (menantu).

4. Istrinya ayah (ibu tiri).

Semua perempuan di atas haram dinikahi oleh laki-laki untuk selamanya. Sehingga meskipun seorang laki-laki telah bercerai dengan istrinya, misalnya, ia haram menikahi mantan mertuanya.

2. Perempuan yang haram dinikahi dari segi mengumpulkannya dalam satu ikatan pernikahan (min jihah al-jam’i)

Perempuan seperti ini haram dinikahi untuk sementara waktu, yaitu kakak atau adiknya istri yang kita sebut dengan ipar, bibi dari istri, dan keponakannya istri. 

Seorang laki-laki haram menikahi kakak atau adik perempuannya istri (iparnya) selama ia masih dalam ikatan pernikahan dengan istrinya. Jika ia telah bercerai dengan istrinya atau istrinya telah meninggal dunia, maka ia boleh menikahi iparnya tersebut. 

Dalam bab wudhu mengenai batalnya wudhu jika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ipar tidak dihukumi seperti mahram muabbad. Sehingga bersentuhan kulit antara seorang laki-laki dengan kakak iparnya yang perempuan adalah membatalkan wudhu seperti yang disampaikan Imam Ar-Ramli. 

Dalam masalah aurat, saudara ipar dihukumi seperti ajnabiyah (orang lain), karena keharaman menikahinya tidak bersifat selamanya, sehingga tidak boleh menampakkan aurat di hadapan mereka.

Kesimpulan

Seorang laki-laki haram menikahi saudara ipar atau kakak dan adik dari istrinya, selama ia masih dalam hubungan pernikahan dengan sang istri. Adapun jika ia telah bercerai atau istrinya meninggal dunia, maka saudara iparnya boleh dinikahi.

Sementara dalam masalah pembatal wudhu dan aurat, saudara ipar dianggap seperti ajnabiyah (orang lain). Sehingga seorang muslim tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan saudara ipar, begitu pula sebaliknya.

Wallahu a’lam bi ash-shawabi.

SEPUTAR TENTANG YAYASAN

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”), di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Kata yayasan memang terdapat dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 365, 899, 900, 1680) dan Rv (Pasal 6 ayat 3, dan pasal 236), namun dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat definisi ataupun "aturan main" yang jelas tentang yayasan.

Sementara Belanda sudah mempunyai Wet Op Stichtingen sejak tahun 1956, yayasan di Indonesia selama ini hanya merujuk pada Yurisprudensi putusan Hoogerechtshof Tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124/Sip/1973.

Karena UU Yayasan sudah mulai berlaku. Dalam perkembangannya, UU Yayasan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”).

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

Pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses pendirian yayasan. Tahapan tersebut ialah:

Pendirian

Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih ("orang" di sini dapat berarti perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.

Dasar pendirian yayasan ini dapat berupa kesepakatan para pendiri yayasan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ataupun dapat berdasar kepada suatu surat wasiat.

Proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini telah diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (“PP Yayasan”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (“PP 2/2013”).

Perlu diketahui bahwa jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10 juta. Yang dimaksud dengan "senilai" adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp 10 juta.

Apabila pendirian yayasan yang Anda maksud adalah berdasarkan surat wasiat, maka harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka dan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 PP Yayasan berikut:

pendirian yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan anggaran dasar yayasan yang akan didirikan; atau

pendirian yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

Pengesahan

Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Pengesahan terhadap permohonan tersebut diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Perlu dipahami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Pengumuman

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan. Pengumuman dikenakan biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah ketiga proses tersebut dijalankan (pendirian, pengesahan, dan pengumuman), maka yayasan tersebut telah sah didirikan menjadi suatu badan hukum.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

---

Pasal 1 angka 1 UU Yayasan

Pasal 2 UU Yayasan

Pasal 9 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan

Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan

Pasal 9 ayat (2) UU Yayasan

Pasal 9 ayat (5) UU Yayasan

Pasal 6 ayat (1) PP Yayasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PP Yayasan

Pasal 8 PP Yayasan

Pasal 11 ayat (1) UU 28/2004

Pasal 11 ayat (2) dan (3) UU 28/2004

Pasal 12 ayat (2) UU 28/2004

Pasal 13 UU Yayasan                             

Pasal 13A UU 28/2004

Pasal 24 ayat (1), (2), dan (4) UU 28/2004

Pendirian Yayasan Bagi Orang Asing

Orang asing ataupun badan hukum asing boleh mendirikan Yayasan di Indonesia. Pendirian Yayasan oleh orang asing ataupun badan hukum asing ini didelegasikan pengaturannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”) kepada Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 UU Yayasan yang berbunyi:

(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

(2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

(4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 9 UU Yayasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (“PP Yayasan”).

Filisofi dari diperbolehkannya orang asing sebagai pendiri yayasan di Indonesia adalah karena sifat dari yayasan yang berfungsi sebagai organisasi sosial. Dimana para pendiri dari yayasan dilarang untuk menerima pembagian keuntungan atas yayasan yang didirikannya. Sehingga, walaupun orang asing tersebut bertindak selaku pendiri yayasan, orang tersebut tidak dapat mengambil keuntungan dari penghasilan yayasan.

Syarat Pendirian Yayasan oleh Orang Asing

Orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia dapat mendirikan yayasan.[1] Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia selain berlaku PP Yayasan, berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan lain.[2] Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain”, misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian atau ketenagakerjaan.[3]

Yayasan yang didirikan oleh orang asing ini bisa didirikan oleh orang perseorangan asing maupun badan hukum asing. Orang perseorangan asing yang akan mendirikan yayasan harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:[4]

a.  Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah;

b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

c. Surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Sedangkan bagi badan hukum asing yang akan mendirikan yayasan, persyaratan dokumennya adalah sebagai berikut:[5]

a. Identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut[6];

b. Pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100 juta yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan

c. Surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Keanggotaan Yayasan yang Didirikan oleh Orang Asing

Khusus soal keanggotaan yayasan yang didirikan oleh orang asing, Pasal 12 PP Yayasan mengatur sebagai berikut:

1.  Salah satu anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia.

2.  Anggota Pengurus Yayasan tersebut wajib bertempat tinggal di Indonesia.

3. Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.

4. Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.[7]

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

---

[1] Pasal 10 ayat (1) PP Yayasan

[2] Pasal 10 ayat (2) PP Yayasan

[3] Penjelasan Pasal 10 ayat (2) PP Yayasan

[4] Pasal 11 ayat (1) PP Yayasan

[5] Pasal 11 ayat (2) PP Yayasan

[6] Pasal 13 ayat (1) PP Yayasan

Syarat Mendirikan Yayasan

Dari sisi kekayaaan, sebuah yayasan minimal memiliki modal sebesar Rp10.000.000. Kekayaan tersebut wajib dipisahkan antara milik yayasan dan pendirinya. Selain itu, untuk mendirikan yayasan, Anda harus memenuhi syarat berikut.

Syarat Material

Jumlah pendiri yayasan terdiri dari satu orang atau lebih.

Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak dibenarkan jika mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan tersebut.

Dalam struktur organisasi, yayasan harus memiliki pengurus, pembina, dan pengawas.

Syarat Formal

Yayasan telah memiliki akta dari notaris.

Melengkapi dokumen lain yang diperlukan untuk mendirikan yayasan, meliputi :

asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDU);

asli Surat Keterangan Terdaftar/NPWP dari Kantor Perpajakan;

asli Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

asli pengumuman dalam lembaran berita negara yang dibuat oleh Perum Percetakan Negara RI;

asli Tanda Daftar Yayasan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;

salinan KTP pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan;

salinan NPWP pribadi milik ketua yayasan;

salinan bukti kantor yayasan berbentuk SPPT PBB atau surat perjanjian sewa;

dan surat pengantar dari RT/RW berdasarkan domisili yayasan.

Selain syarat-syarat di atas, Anda juga harus menyiapkan nama yayasan, jumlah kekayaan awal, dan bukti aset yayasan. Khusus nama yayasan, siapkan sebanyak tiga alternatif.

Syarat Mendirikan Yayasan bagi Warga Negara Asing

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Warga Negara Asing diperkenankan untuk membuka yayasan di wilayah Indonesia dengan syarat berikut.

Melampirkan identitas pendiri atau badan hukum asing yang sah.

Menyertakan bukti atau surat pernyataan yang sah mengenai pemisahan kekayaan pribadi sekurang-kurangnya Rp100.000.000.

Membuat surat pernyataan dari pendiri atau pengurus bahwa yayasan tidak mengadakan kegiatan yang merugikan masyarakat dan Negara Indonesia.

Langkah-Langkah Mendirikan Yayasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, ada tiga tahapan yang harus Anda lewati untuk mendirikan sebuah yayasan. Penyelesaian tahapan membutuhkan waktu sekitar 30—60 hari kerja. Tahapan tersebut terdiri dari persetujuan nama yayasan, validasi, dan verifikasi.

Persetujuan Nama Yayasan Selama 1 Hari Kerja

Dalam surat persetujuan yayasan akan dicantumkan beberapa informasi seputar yayasan. Informasi tersebut meliputi : nomor registrasi, nama yayasan yang disahkan, tanggal pendaftaran dan kedaluwarsa, serta kode pembayaran. Untuk nama yayasan, Anda wajib menggunakan selambat-lambatnya 60 hari usai surat dikeluarkan.

Validasi Yayasan Selama 10 Hari Kerja

Yayasan akan mendapatkan validasi sebagai badan hukum dalam kurun waktu 10 hari kerja yang dibuktikan dengan akta pendirian. Selain akta, pada tahapan ini, yayasan juga harus bisa melengkapi dokumen berupa SKDU, bukti modal, dan resi pembayaran registrasi atas nama yayasan.

Di samping itu, yayasan wajib menyertakan surat rekomendasi dari menteri pertahanan jika pendirinya Warga Negara Indonesia; dari menteri luar negeri untuk pendiri Warga Negara Asing.

Verifikasi Selama 5 Hari Kerja

Tahap terakhir adalah verifikasi semua berkas dan syarat yang diajukan yayasan. Proses verifikasi tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selambat-lambatnya selama 5 hari kerja, Anda bisa mendapatkan hasil verifikasi.

Setelah melewati tiga tahapan di atas, surat resmi dari kementerian dalam kurun waktu 14 hari kerja. Ketika surat tersebut sudah didapat, secara otomatis yayasan mendapatkan izin resmi untuk melakukan kegiatan.

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBUATAN KONTRAK KERJA PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

SURAT EDARAN

NOMOR: S.E. 0189/OT/VII/2007/02

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

NOMOR: 07/A/KP/X/2006/01 TAHUN 2006 TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

DAN PEMBUATAN KONTRAK KERJA PEGAWAI SETEMPAT PADA

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

1. Bahwa sejumlah ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor:

07/A/KP/X/2006/01 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan,

Pemberhentian, dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri perlu diberikan petunjuk agar pelaksanaannya

oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan sesuai dengan

maksud dikeluarkannya Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut;

2. Bahwa untuk itu perlu dirumuskan petunjuk dalam melaksanakan ketentuanketentuan

yang tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor:

07/A/KP/X/2006/01 termaksud.

A. Prinsip Dasar

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)

Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 yang sangat berbeda dengan prinsip yang terkandung

dalam Peraturan Pegawai Setempat di Perwakilan sebelum berlakunya Permenlu

Nomor: 07/A/KP/X/2006/01, yaitu:

1. Dasar pelaksanaan kerja Pegawai Setempat adalah Kontrak Kerja untuk jangka

waktu tertentu (2 tahun) dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali saja untuk

paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperbarui untuk setiap kali

kontrak selama 2 (dua) tahun.

2. Setiap kali pembaruan kontrak kerja, yaitu dari kontrak kerja yang lama ke

kontrak kerja yang baru, harus ada masa jeda selama 30 (tiga puluh) hari.

Dengan adanya masa jeda, maka kontrak kerja dapat disebut sebagai kontrak

kerja waktu tertentu yang tidak mengenal pesangon menurut undang-undang

yang berlaku di Indonesia.

3. Tidak mengenal kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji hanya dimungkinkan pada

saat pembaruan Kontrak Kerja yang besarnya paling tinggi 5% (lima persen) dari

gaji pokok sebelumnya yang didasarkan pada kompetensi, keahlian,

keterampilan, kinerja dan prestasi Pegawai Setempat.

4. Tidak mengenal batas usia pensiun karena kontrak kerja hanya berlaku untuk 2

(dua) tahun. Dalam kaitan ini bukan berarti seorang Pegawai Setempat dapat

bekerja di Perwakilan secara terus menerus. Perwakilan tetap perlu melakukan

regenerasi terutama bagi Pegawai Setempat yang sudah memasuki usia 56

(limapuluh enam) tahun dengan melihat kompetensi, keahlian, keterampilan,

kebutuhan dan kesehatan Pegawai Setempat yang bersangkutan.

Seorang Pegawai Setempat yang sudah berumur 56 (limapuluh enam) tahun

atau lebih dapat dipertimbangkan pembaruan kontrak kerjanya jika yang

bersangkutan mempunyai keahlian atau keterampilan khusus seperti researcher,

speechwriter, interpreter, translator, computer (programming, hardware/software,

LAN, webdesign), accounting, menguasai secara mahir tarian/alat musik

tradisional Indonesia, dan/atau menguasai masalah keprotokolan dan

kekonsuleran.

5. Tidak mengenal pesangon dan sebagai gantinya diperkenalkan skema Provident

Fund.

6. Apabila terjadi perselisihan antara Pegawai Setempat dan Perwakilan maka

choice of law-nya adalah Hukum Indonesia dan choice of forum-nya adalah

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Pengelolaan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan RI

1. Persyaratan Minimum Pendidikan Pegawai Setempat

1.1. Bagi calon pegawai yang baru pertama kali diangkat sebagai Pegawai

Setempat, minimum ijazah pendidikan yang harus dimiliki adalah Diploma

3 (D-3). Ijazah pendidikan digunakan untuk menentukan besaran gaji

pokok bagi pegawai setempat yang diangkat untuk pertamakalinya.

1.2. Pegawai Setempat yang telah bekerja di Perwakilan sebelum berlakunya

peraturan ini dan memiliki ijazah dibawah Diploma 3 (D-3) dapat

dipertimbangkan perpanjangan/pembaruan kontrak kerjanya di

Perwakilan apabila memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, kinerja

dan prestasi yang baik serta pengalaman yang diperlukan Perwakilan.

2. Mekanisme Penetapan Standar Gaji Pokok

2.1. Berdasarkan Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 BAB VII butir (1)

Perwakilan diberikan kewenangan penuh, namun tetap berpegang pada

prinsip kewajaran dan kemampuan anggaran, untuk menentukan

besarnya gaji pokok Pegawai Setempat pada pengangkatan pertama.

Dalam menentukan gaji pokok tersebut, Perwakilan perlu memperhatikan

2.2. Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 BAB VII butir (5) yang

menyebutkan bahwa gaji pokok tertinggi bagi Pegawai Setempat tidak

boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Angka Dasar Penghasilan

Luar Negeri Perwakilan dimana Pegawai Setempat yang bersangkutan

bekerja (contoh: lihat lampiran I).

2.3. Komponen-komponen yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan

gaji pokok Pegawai Setempat adalah tingkat pendidikan (D-3, S-1, S-2,

S-3) sebagai dasar penggajian (gaji pokok), ditambah komponen gaji

lainnya yang meliputi:

· Kompetensi;

· Keahlian khusus (programmer, interpreter, speechwriter, researcher

dan lain-lain);

· Keterampilan;

· Pengalaman kerja;

· Beban dan resiko kerja.

2.4. Dalam menentukan gaji pokok Pegawai Setempat pada pengangkatan

pertama tersebut Perwakilan perlu memperhatikan standar upah

minimum yang berlaku di negara akreditasi.

2.5. Dengan berlakunya Model Kontrak Kerja yang baru, maka kenaikan gaji

berkala sudah tidak berlaku lagi. Kenaikan gaji dapat diberikan pada

masa kontrak kerja berikutnya maksimum sebesar 5% (lima persen) dari

gaji pokok setelah Tim Kepegawaian memperhatikan kompetensi, kinerja

dan prestasi Pegawai Setempat tersebut.

2.6. Besaran gaji pegawai yang telah bekerja di Perwakilan sebelumnya tidak

kurang dari jumlah yang diterima terakhir sebelum menandatangani

kontrak baru.

2.7. Besaran gaji bisa naik atau turun karena kompetensi, beban kerja,

tanggung jawab, prestasi, keahlian, ketrampilan dan resiko pekerjaan

yang berbeda bobotnya.

2.8. Penentuan besaran gaji pokok Pegawai Setempat bawaan Unsur

Pimpinan ditetapkan oleh Kepala Perwakilan dengan memperhatikan

pertimbangan dari Tim Kepegawaian.

3. Mekanisme Penetapan Tunjangan

3.1. Beberapa Perwakilan telah menerapkan kebijakan untuk memberikan

berbagai jenis tunjangan bagi para Pegawai Setempat, hal ini telah

menyebabkan adanya beragam kebijakan jenis tunjangan yang diberikan

antara satu Perwakilan dengan Perwakilan lainnya.

3.2. Meskipun Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 memberikan kebebasan

kepada Perwakilan untuk menentukan jenis dan besarnya tunjangan

yang dibayarkan kepada Pegawai Setempat, dirasakan adanya keperluan

untuk membatasi jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Pegawai

Setempat. Jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Pegawai

Setempat tersebut adalah jenis tunjangan yang sifatnya melekat kepada

kepentingan pegawai itu sendiri, seperti:

· Tunjangan Kesehatan (bagi Pegawai Setempat yang tidak

mendapatkan Asuransi Kesehatan karena kondisi di negara

setempat);

· Tunjangan Jaminan Sosial; dan

· Tunjangan Kecelakaan Kerja (sesuai dengan jenis pekerjaannya).

3.3. Perwakilan diberi kebebasan untuk menambahkan jenis tunjangan yang

diberikan kepada Pegawai Setempat selain dari jenis tunjangan yang

disebutkan diatas namun jumlah maksimum keseluruhan dari tunjangantunjangan

tersebut tidak boleh melebihi 25% (duapuluh lima persen) dari

Angka Dasar Penghasilan Luar Negeri masing-masing Perwakilan.

3.4. Bagi Perwakilan yang sudah terlanjur memberikan Pegawai Setempat

gaji pokok melebihi 50% (lima puluh persen) dari Angka Dasar

Penghasilan Luar Negeri Perwakilan, maka jumlah maksimum

keseluruhan gaji pokok dan tunjangan yang diberikan tidak boleh

melebihi 75% (tujuhpuluh lima persen) dari Angka Dasar Penghasilan

Luar Negeri.

4. Gaji Pokok dan Tunjangan Bagi Pegawai Setempat Yang Baru Diangkat

4.1. Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 dan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal adanya masa

percobaan untuk jenis Kontrak Kerja Waktu Tertentu, oleh karena itu

Pegawai Setempat harus diberikan gaji pokok dan tunjangan secara

penuh sejak bulan pertama bekerja di Perwakilan.

4.2. Meskipun tidak mengenal masa percobaan, Perwakilan memiliki hak

untuk melakukan evaluasi terhadap Pegawai Setempat yang diangkat

untuk pertama kali. Jika dalam masa 3 (tiga) bulan pertama Pegawai

Setempat tersebut dinilai tidak memiliki kecakapan, keahlian atau

keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Perwakilan

atau perilaku yang sesuai, maka Perwakilan dapat menghentikan kontrak

kerjanya.

5. Pelaksanaan Provident Fund terhadap Pegawai setempat

5.1. Dasar pemikiran dari skema Provident Fund pada Permenlu Nomor:

07/A/KP/X/2006/01 adalah sebagai tabungan yang akan dikembalikan

oleh Perwakilan kepada Pegawai Setempat beserta seluruh bunganya

pada saat yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Perwakilan. Semangat

Provident Fund adalah sebagai pengganti pesangon yang telah

ditiadakan sesuai Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01.

5.2. Dalam pelaksanaannya, di beberapa Perwakilan Skema Provident Fund

dapat dilaksanakan dengan cara memotong gaji Pegawai Setempat

sebesar 10% tanpa menemui hambatan meskipun gaji pokok pegawai

setempat tidak dinaikkan terlebih dahulu. Di beberapa perwakilan lainnya,

pelaksanaan skema provident fund menemui kesulitan karena Pegawai

Setempat telah dibebani kewajiban pemotongan gaji oleh negara

setempat dengan beragam alasan dan dalam jumlah besar. Oleh sebab

itu, agar skema profident fund dapat dilaksanakan dengan baik,

perwakilan dapat mengambil salah satu kebijakan sbb:

_ Jika Pegawai Setempat tidak melakukan penolakan, maka skema

provident fund dapat dilaksanakan dengan cara memotong 10% dari

gaji pokok tanpa menaikkan gaji pokok terlebih dahulu.

Contoh:

a. Gaji Pokok Seorang Pegawai setempat di Perwakilan R.I. tertentu

adalah sebesar US$1,000,- (Seribu Dollar Amerika).

b. Setiap bulan Pegawai Setempat tersebut akan menerima sebesar

US$900,- setelah Pegawai Setempat yang bersangkutan

menyerahkan sebesar US$100,- kepada Perwakilan untuk

disimpan sebagai Provident Fund.

c. Di dalam kontrak kerja gaji yang bersangkutan ditulis sebesar

US$1,000,-.

_ Jika pegawai setempat menerima dengan setengah hati, maka skema

provident fund dapat dilaksanakan dengan cara memotong 10% dari

gaji pokok setelah terlebih dahulu gaji pokok pegawai setempat

dinaikkan sebesar 5%.

Contoh:

a. Gaji Pokok Seorang Pegawai setempat di Perwakilan R.I. tertentu

adalah sebesar US$1,000,- (Seribu Dollar Amerika).

b. Gaji Pokok sebesar US$1,000,- tersebut dinaikkan oleh

Perwakilan sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok sebagai

Provident Fun : 5% X US$1,000 = US$50,-

c. Dengan demikian jumlah total gaji adalah sebesar US$1,050,-

d. Selanjutnya setiap bulan Pegawai Setempat tersebut akan

menerima sebesar US$945,- dan Pegawai Setempat yang

bersangkutan akan menyerahkan sebesar US$105,- kepada

Perwakilan untuk disimpan sebagai Provident Fund.

e. Di dalam kontrak kerja gaji yang bersangkutan ditulis sebesar

US$1.050,-.

_ Jika pegawai setempat melakukan penolakan, maka skema provident

fund dapat dilaksanakan dengan cara memotong 10% dari gaji pokok

setelah terlebih dahulu menaikkan gaji pokok pegawai setempat

sebesar 10%.

Contoh:

a. Gaji Pokok Seorang Pegawai setempat di Perwakilan R.I. tertentu

adalah sebesar US$1.000 (Seribu Dollar Amerika).

b. Gaji Pokok sebesar US$1.000 tersebut dinaikkan oleh Perwakilan

sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok sebagai Provident

Fund : 10% X US$1.000 = US$100,-

c. Dengan demikian jumlah total gaji adalah sebesar US$1100.

d. Selanjutnya setiap bulan Pegawai Setempat tersebut akan

menerima sebesar US$990 dan Pegawai Setempat yang

bersangkutan akan menyerahkan sebesar US$110 kepada

Perwakilan untuk disimpan sebagai Provident Fund.

e. Di dalam kontrak kerja gaji yang bersangkutan ditulis sebesar

US$1.100.

5.3. Karena provident fund merupakan sebagian dari gaji pokok yang telah

diterimakan kepada pegawai setempat, maka tidak perlu secara khusus

dimunculkan dalam payroll.

5.4 Bab VIII butir 5 Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 memberikan

kebebasan kepada Perwakilan untuk menentukan tata cara penyimpanan

dan pengembalian Provident Fund. Namun demikian Perwakilan

hendaknya menyimpan semua Provident Fund tersebut pada bank

setempat dengan membuka “joint account” antara HOC/Kepala

Kanselerai dengan masing-masing Pegawai Setempat di Perwakilan.

6. Pembaruan Kontrak Kerja Pegawai Setempat

6.1. Dengan berakhirnya masa transisi pada tanggal 31 Desember 2007,

maka Kontrak Kerja Pegawai Setempat di seluruh Perwakilan juga akan

berakhir. Perwakilan mengusulkan untuk memperpanjang, memperbarui

atau tidak memperbarui Kontrak Kerja Pegawai Setempat yang

didasarkan pada kebutuhan Perwakilan dan Formasi Pegawai Setempat

sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

KEP/248/M.PAN/12/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan hasil evaluasi

Tim Kepegawaian Perwakilan terhadap pegawai setempat yang disertai

rekomendasi kepala perwakilan dan disampaikan kepada Sekretaris

Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Kerja berakhir

untuk mendapatkan persetujuan.

6.2. Kontrak Kerja Pegawai Setempat yang akan diperbarui, yaitu Kontrak

Kerja Waktu Tertentu (KKWT), berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Kontrak Kerja yang akan diperbarui masa berlakunya hanya dapat

ditandatangani setelah melewati masa jeda minimal selama 30

(tigapuluh) hari. Dengan berlakunya masa jeda tersebut maka Kontrak

Kerja yang diperbarui akan ditandatangani dan mulai berlaku pada

tanggal 1 Pebruari 2008 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari

2010.

6.3. Selama masa jeda minimal 30 hari tersebut, Pegawai Setempat dapat

tetap bekerja seperti biasa, hak dan kewajibannya tetap dipenuhi oleh

Perwakilan sesuai dengan kontrak kerja yang lama. Pegawai Setempat

yang tetap dipekerjakan oleh Perwakilan selama masa jeda akan bekerja

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Perwakilan untuk

melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masa

kontrak kerja sebelumnya.

6.4. Dalam pembuatan SPK, Perwakilan harus secara jelas mencantumkan

jenis pekerjaan yang akan dilakukan misalnya untuk membantu fungsi

politik, ekonomi, pensosbud, administrasi, protokol/konsuler, athan atau

atnis lainnya. Perwakilan juga harus secara jelas mencantumkan

lamanya masa kerja yaitu selama masa jeda berlangsung. Sebagai

contoh, KKWT saat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

dan KKWT berikutnya akan ditandatangani pada tanggal 1 Pebruari 2008

yang berarti masa jedanya adalah sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai

dengan tanggal 31 Januari 2008 atau sebanyak 31 hari masa jeda.

Dengan demikian, masa kerja yang tercantum didalam SPK adalah

selama 31 hari.

6.5. SPK ini akan menjadi dasar pelaksanaan kerja dan pembayaran bagi

Pegawai Setempat yang bekerja selama masa jeda atau selama KKWT

yang baru belum ditandatangani. Besaran upah kerja berdasarkan SPK

tersebut adalah sama dengan gaji yang diterima pada kontrak kerja

sebelumnya dan dibebankan pada Anggaran Belanja Pegawai. Besaran

pembayaran tidak perlu dirinci seperti halnya yang tertera dalam payroll

karena SPK hanya digunakan untuk pertanggungjawaban internal

Perwakilan.

6.6. Pengiriman Pertanggungjawaban Keuangan ke Pusat tetap dalam bentuk

payroll untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) untuk disahkan pengeluarannya.

6.7. Dalam hal Perwakilan memutuskan untuk memperpanjang KKWT dari

sebagian Pegawai Setempatnya, dan memberikan masa jeda bagi

sebagian lainnya, maka perpanjangan KKWT tersebut hanya dapat

dilakukan 1 (satu) kali saja dan untuk paling lama 1 (satu) tahun (bisa

kurang dari satu tahun). Dengan demikian perpanjangan Kontrak Kerja

dimulai tanggal 1 Januari 2008 dan berlaku untuk paling lama sampai

dengan tanggal 31 Desember 2008. Perpanjangan KKWT bagi sebagian

Pegawai Setempat ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan

Pegawai Setempat di Perwakilan karena sebagian Pegawai Setempat

lainnya sedang menjalani masa jeda minimal 30 (tigapuluh) hari. Setelah

perpanjangan KKWT berakhir, pembaruan KKWT bagi Pegawai

Setempat yang diperpanjang masa kontraknya dapat dilaksanakan

setelah melewati masa jeda minimal 30 hari.

6.8. Jika menggunakan pola perpanjangan masa kontrak, maka untuk

selanjutnya pembaruan Kontrak Kerja Pegawai Setempat di Perwakilan

tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan karena sebagian

KKWT yang langsung diperpanjang setelah masa transisi berakhir

dengan KKWT yang diperbarui setelah masa jeda membuat Kontrak

Kerja bermula dan berakhir dalam waktu yang berbeda.

7. Pengaturan kebijakan Gaji ke-13 dan gaji ke-14

7.1. Permenlu Nomor 07/A/KP/X/2006/01 tidak mengatur mengenai

pemberian gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14, oleh karena itu pada prinsipnya

gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 tidak dibayarkan. Namun demikian apabila

peraturan negara akreditasi mewajibkan untuk melakukan pembayaran

gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14, dan Perwakilan dapat membuktikan

adanya peraturan tersebut, serta anggaran memungkinkan (terdapat

dalam DIPA) maka pembayaran gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 dapat

dibayarkan pada pertengahan dan akhir tahun.

7.2. Besarnya gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 adalah sama dengan besarnya

gaji pokok. Pembayaran gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 tidak boleh

dimasukkan kedalam komponen gaji yang pembayarannya dilaksanakan

secara bertahap setiap bulan.

7.3. Perwakilan perlu meminta ijin dari Pusat dengan melampirkan bukti

peraturan pemerintah setempat yang mengharuskan pembayaran gaji ke-

13 dan/atau gaji ke-14 sebelum pembayaran dilaksanakan.

8. Persyaratan Hubungan Keluarga Pegawai Setempat Bawaan Unsur

Pimpinan

Dengan mempertimbangkan masalah etika dan azas kepatutan di tempat kerja,

maka Pimpinan Deplu menetapkan bahwa pegawai setempat bawaan Unsur

Pimpinan yang memiliki hubungan keluarga seperti terdapat pada kolom di

bawah ini tidak dapat/dapat diangkat sebagai Pegawai Setempat, khususnya

untuk Sekretaris Pribadi dan KRT:

Tidak Dapat Diangkat

Sebagai Sekpri/KRT

Dapat diangkat

Sebagai Sekpri/KRT

1. Orang tua 1. Saudara Sepupu

2. Anak 2. Keponakan

3. Cucu

4. Saudara Kandung

5. Mertua

6. Menantu

7. Bapak/Ibu Tiri

8. Anak Tiri

9. Ipar

9. Pengaturan Cuti Pegawai Setempat

9.1 Permenlu Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 pada Bab VI butir 3 (g) (i) dan

Model Kontrak Kerja Waktu Tertentu menentukan bahwa Perwakilan

berkewajiban untuk memberikan hak cuti kepada Pegawai Setempat

paling lama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun setelah sebelumnya

bekerja selama 1 (satu) tahun. Selain itu pada butir 3 (g) (iii) ditentukan

bahwa Perwakilan berkewajiban untuk memberikan hak libur lainnya

paling lama 10 (sepuluh) hari tanpa dibayar dan tidak dapat

diakumulasikan pada tahun berikutnya.

9.2 Di beberapa negara tertentu Perwakilan diwajibkan untuk memenuhi

standar masa cuti yang diberlakukan di negara tersebut, dan pada

beberapa kasus masa cuti di negara tertentu tersebut ditentukan lebih

lama dari standar yang diberlakukan di Indonesia, yaitu 12 (dua belas)

hari. Pada prinsipnya Perwakilan berada di dalam yurisdiksi hukum

Indonesia walaupun bersifat extra-territorial, dan oleh karena itu harus

tunduk pada hukum Indonesia. Namun demikian untuk menghormati

hukum negara setempat yang mewajibkan hak cuti, Perwakilan dapat

memperhatikan peraturan mengenai cuti negara setempat.

9.3 Berdasarkan pertimbangan di atas maka cuti paling lama 30 (tiga puluh)

hari dapat diberikan kepada Pegawai Setempat sepanjang negara

akreditasi mengatur demikian, dan dengan catatan bahwa masa cuti yang

diberikan tersebut telah dikurangi dengan hari libur dan cuti bersama

nasional Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

A.n. MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

IMRON COTAN