Kamis, 28 April 2016

Aturan Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Oleh Kepolisian Yang Benar

Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(“PP 80/2012”).

Tujuan Razia Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

    terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
    terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
    terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
    terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

    menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan
    memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
    memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Penjelasan lebih lanjut soal pemeriksaan kendaraan di malam hari dapat Anda simak dalam artikel Aturan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Malam Hari.

Yang Berwenang Melakukan Razia Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

    Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, yang dikeluarkan oleh:

    atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat Perintah Tugas

Surat perintah tugas paling sedikitnya memuat:

    alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
    waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
    tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
    penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
    daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Tempat Dilakukannya Razia Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

-    Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.

-    Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.

-    Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

-    Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pakaian seragam dan atribut tersebut ditetapkan oleh:

    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal-hal tersebut di atas memang harus kita perhatikan dengan saksama, terutama jika ada razia di malam hari yang dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab yang akan membahayakan diri kita.

Dasar hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selasa, 19 November 2013

Perusahaan Perorangan


Perusahaan Perorangan (PO) adalah Suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik.
Pemilik mempunyai tanggung jawab tak terbatas. Badan usaha yang mengelola perusahaan itu disebut Badan Usaha Perorangan, yang oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan Perusahaan Perorangan (Po).

Ciri- ciri dari perusahaan ini adalah :
1. Dimiliki perseorangan (individu atau perusahaan keluarga)
2. Pengelolaannya sederhana
3. Modalnya relative tidak terlalu besar
4. Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya
5. Nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relative kecil.

Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseoranga (PO):
Kelebihan perusahaan perseorangan :
1. Perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau Partnership (Firma).
2. Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, pemilik juga menjadi bagian dari manajemen sehingga pengendalian internal tidak terlalu kompleks dan mudah diawasi oleh pemilik langsung.
3. Biaya yang rendah dalam pengelolaan, karena karyawan yang bekerja didalam perseorangan adalah si pemilik usaha.
4. Tidak melalui proses administrasi hukum yang terlalu kompleks, biasanya hanya sampai akte notaris, dan surat keterangan domisili dari kelurahan saja. tidak perlu melalui proses pembuatan SIUP, atau TDP ataupun hingga membutuhkan surat keputusan dari Menkeh dan HAM.
5. Proses pembentukan yang sangat cepat.
6. Apabila dalam bisnis perseorangan terjadi kerugian maka kompensasi kerugian dapat dimasukan dalam perhitungan pajak penghasilan pemilik.
7. Seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan.
8. Kepuasan Pribadi. Prinsip satu pimpinan merupakan alasan yang baik untuk mengambil keputusan.
9. Kebebasan dan Fleksibilitas. Pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan
10. Sifat Kerahasiaan. Tidak perlu dibuat laporan keuangan atau informasi yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan. Dengan demikian masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing.
11. Peraturan minim. Jika pada persekutuan dengan firma, komanditer, PT, terdapat banyak peraturan-peraturan pemerintah yang harus dituruti maka perusahaan perseorangan hanya sedikit peraturan yang dikenakan.
12. Dorongan perusahaan. Pengusaha perusahaan perseorangan selalu berusaha sekuat tenaga agar perusahaannya mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan lamanya waktu bekerja dalam perusahaan.
13. Lebih mudah memperoleh kredit. Perusahaan perseorangan lebih mudah mendapatkan kredit karena tanggung jawab atau jaminannya tidak terbatas pada modal usaha sendiri saja tetapi juga kekayaan pribadi dari pemilik maka resiko kreditnya lebih kecil.

Kelemahan perusahaan perseorangan :
1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan.
2. Sumber keuangan terbatas. Karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya.
3. Kesulitan dalam manajemen. Semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang.
4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian pimpinan atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya

PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH


Proses Pembuatan Sertifikat Tanah

Setelah berhasil mendapatkan informasi berharga dari seorang karabat yang bekerja di BPN Kota Tangerang. Untuk proses pembuatan sertifikat tanah, disarankan pemilik mengurus sendiri, dari segi biaya harusnya lebih murah, dari segi pengalaman mengurus sendiri tidak sesulit yang orang bicarakan.

Langkah-langkah yang disarankan adalah :

1. Siapkan dokumen yang dibutuhkan.
- Akta Jual Beli
- Foto copy KTP & Kartu Keluarga
- Semua dokumen yang berhubungan.
- Foto copy girik yang dipegang
- Dokumen tambahan dari kelurahan

2. Kunjungi BPN yang ditunjuk sesuai wilayah anda.

3. Di BPN,
- beli formulir pendaftaran nanti dapat map warnanya biru dan kuning.(uang ini masuk ke negara)
- minta tolong kepada petugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang telah kita bawa.
- minta kepada petugas untuk mengukur objek tanah/rumah kita, janjian sama petugas ukur BPN.

4. Petugas ukur yang datang biasanya berjumlah 2-3 orang, sediakan dana +-Rp.500ribu untuk proses ini. (uang sukarela...mungkin...karena tidak masuk ke negara)

5. Biasanya dokumen yang kurang berada dikelurahan, oleh karena itu kita harus ke kelurahan.
Usahakan ke tempat ini hanya sekali, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak berlebih. Untuk itu buat daftar dokumen yang akan diminta.
Masalah biaya hmmm...mungkin 500rb-1jt..tanya aja ke pak lurahnya biayanya...kalo brani.hehehe. Lagi-lagi biaya ini adalah biaya sukarela juga.
Kenapa harus ke kelurahan ?, karena dokumen yang kita pegang juga ada di kelurahan. Nah untuk membuat sertifikat, seluruh dokumen tersebut harus diserahkan ke BPN juga.

6. Jika seluruh dokumen terkumpul semua, silakan menuju BPN lagi.

7. Serahkan seluruh dokumen ke loket yang disediakan lalu anda akan menerima tanda terima penyerahan dokumen.

8. Tanya berapa lama harus menunggu untuk sertifikatnya terbentuk.

9. Setelah mendapatkan jawaban, tunggu deh, sebaiknya setelah melewati masa menunggu seperti yang diberitahukan oleh BPN, hubungi orang BPN tersebut mengenai statusnya.

Kamis, 17 Oktober 2013

Ahli Waris Pengganti dalam KHI



A. Latar belakang Ahli Waris Pengganti
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kesepakatan para Ulama dan Perguruan Tinggi berdasarkan Inpres No. 1/1991 yang isinya berupa perintah kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan KHI, bukan instruksi supaya dijadikan sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama, sedangkan Prof. Bustanul Arifin mempertahankan mati-matian sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama dan nyatanya tetap berlaku sampai sekarang.
Setelah 20 tahun KHI diterapkan sebagai hukum materiil bagi Pengadilan Agama, ternyata masih saja ada yang mempersoalkan legitimasi KHI. Diantaranya Dr. Habiburrahman dengan alasan bahwa KHI illegal karena khususnya bab hukum waris mestinya menurut SK seharusnya ditangani Wasit Aulawi dan KH. Azhar Basyir, ternyata mereka berdua tidak tahu menahu dan secara tiba-tiba muncullah Buku II Tentang Hukum Kewarisan terutama pasal Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang didalamnya banyak terdapat pemikiran-pemikiran Prof. Hazairin yang pola pikirnya lebih dekat kepada pemikiran orientalis dari pada seorang muslim.
B. Pendapat Ahli Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti
Berikut ini kutipkan pendapat yang terjadi pada Rakernas Mahkamah Agung di Palembang :
Diskusi hangat itu diawali oleh gagasan Hakim Agung Habiburahman yang menggugat ketentuan ahli waris pengganti yang nota bene selalu dilekatkan kepada Hazairin sebagai penggagas teori kewarisan bilateral yang kemudian diadopsi dalam sistem hukum Islam Indonesia.
Dari pantauan badilag.net, wacana menggugat ketentuan ahli waris pengganti tersebut pernah digulirkan oleh Habiburrahman pada Rakernas 2009 di Palembang tahun lalu. “Saya melihat Hazairin sebagai anak hukum adat yang menginduk kepada Van Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Di bukunya, Hazairin mengaku sebagai mujtahid tetapi tulisan-tulisannya tidak mencerminkan layaknya mujtahid,” kata Habiburrahman mengungkapkan latar belakang idenya.
Kontan saja gagasan tersebut menuai respon beragam. Mukhsin Asyrof, Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Palembang, menyebut ketentuan ahli waris pengganti memang tidak diatur dalam fikih, sama halnya dengan beberapa ketentuan lainnya seperti wasiat wajibah. “Saya kira ketentuan ahli waris pengganti ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris. Kenapa kita tidak mengkaji pemahaman Hazairin dan temukan kelemahan dan mungkin kesalahan dari teorinya ketimbang mengkritisi kehidupan pribadinya,” tanya Mukhsin Asyrof.
Drs. Chatib Rasyid, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berbeda lagi. “Di tingkat lapangan, masalah ahli waris pengganti ini memang menjadi melebar kemana-mana. Di Makasar, ada isteri menjadi ahli waris pengganti. Saya mengusulkan Tuada Uldilag untuk membuat surat edaran yang menentukan batasan siapa saja yang berhak/bisa menjadi ahli waris pengganti,” katanya.
Ada juga yang mempertanyakan apakah ketentuan ahli waris pengganti ini merupakan penemuan hukum ataukah penciptaan hukum. Dari hal inilah akar masalah bisa ditelusuri. Demikian kata Abd. Halim Syahran, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
Dra. Hj. Husnaini., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang yang merupakan satu-satunya peserta wanita di komisi II sepakat dengan pendapat Mukhsin Asraf.  “Ketika mengkritisi pemikiran sesorang hendaknya kita melakukan ‘jarh wa ta’dil.  ,” katanya.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Muhummad Hasan H. Muhammad, mengajak kembali ke sejarah disahkannya pasal ahli waris pengganti tersebut di Kompilasi Hukum Islam. “KH. Azhar Basyir yang memimpin rapat penyusunan KHI tersebut dan pasal ahli waris pengganti ini disahkan melalui kesepakatan para ulama,” tuturnya.
Menjawab pertanyaan atas gagasannya, Habiburrahman kembali menekankan bahwa ketika kita menerima pemikiran seseorang kita juga harus tahu kehidupan pribadinya, prinsip-prinsip yang dianutnya dan latar belakang pemikirannya. “Gagasan saya itu salah satunya dilatar belakangi disertasi mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Dr. Syamsu Hadi Irsyad, yang banyak membahas pejalanan Snouck Hourgronje yang pergi ke Mekkah, pura-pura masuk Islam, berganti nama dengan nama Islam dan mempelajari hukum Islam. Dia kembali ke Indonesia, memperkenalkan hukum adat dan menciptakan teori-teori yang menjauhkan pemeluk Islam dari agamanya,” ungkap Habiburrahman. “Akan tetapi saya menerima semua kritikan dari para peserta. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam gagasan saya ini,” tutur Habiburrahman merendah setelah menjawab semua pertanyaan peserta.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perdata Agama, Prof. Abdul Manan, tetap menyetujui ketentuan pasal 185 KHI, namun memang perlu diberikan pembatasan agar dalam prakteknya tidak melebar terlalu jauh.
Hakim Agung lainnya, Prof. Rifyal Ka’bah, tidak terlalu jauh mempertanyakan ide perubahan ketentuan ahli waris pengganti. Beliau lebih menekankan bahwa pintu tajdid (pembaruan) harus selalu dibuka.
C. Ahli Waris Pengganti
Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka  kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

  2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat madhab, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan.  dimana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja.
Setelah masalah ahli waris Pengganti ini masuk dalam KHI yang dirumuskan dalam pasal 185, ternyata dalam pelaksanaannya berkembang jauh dari aslinya, bahkan mengacu pada  BW, dimana terdapat tiga macam bentuk ahli waris pengganti,  sebagai berikut :
  1. Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaarding atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

  2. Penggantian dalam garis kesamping (zijlinie),  di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiadabatasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857)

  3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga  dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).
Dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI pada tahun 2010 dan tahun 2011 dijelaskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu, sesuai pasal 185 KHI, tidak sama dengan BW.

TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS  HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ( KHI )
oleh : Nasichun Amin, M.Ag  (Penghulu Muda di KUA Kec. Gresik)

SEBAB / HUBUNGAN
AHLI WARIS
SYARAT
PEROLEHAN HARTA WARIS
DASAR HUKUM
Al-Qur’an / Hadits
Pasal
KHI
A
PERKAWINAN (yang masih terikat status
1.
Istri / Janda
Bila tidak ada anak/cucu
1/4
An-Nisa’ 12
180
Bila ada anak/cucu
1/8
2.
Suami / Duda
Bila tidak ada anak/cucu
1/2
An-Nisa’ 12
179
Bila ada anak/cucu
1/4
B.


NASAB / HUBUNGAN DARAH
1.
Anak Perempuan
Sendirian (tidak ada anak  dan cucu lain)
1/2
An-Nisa’ 11
176
Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki
2/3
2.
Anak Laki-Laki
Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)
Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)
An-Nisa’ 11 dan Hadist  01
Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1
3.
Ayah Kandung
Bila tidak ada anak / cucu
1/3
An-Nisa’ 11
177
Bila ada anak / cucu
1/6
4.
Ibu Kandung
Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung
1/3
An-Nisa’ 11
178
Bila ada anak/cucu dan / atau  ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama  Ayah Kandung
1/6
Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi  bersama Ayah Kandung
1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda
An-Nisa’ 11
5.
Saudara laki-laki atau perempuan seibu
Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada  Ayah Kandung
1/6
An-Nisa’ 12
181
Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada  Ayah Kandung
1/3
6.
Saudara perempuan kandung atau seayah
Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada  Ayah Kandung
1/2
An-Nisa’ 12
182
Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada  Ayah Kandung
2/3
7.
Saudara laki-laki kandung atau seayah
Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN  tidak ada ayah kandung
Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)
An-Nisa’ 12 dan Hadits 01
Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1
8.
Cucu / keponakan (anak saudara)
Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti
Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris
Tidak ada / Ijtihad
185
Catatan :
ü Harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (yang meninggal) dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan (bila ada). Disamping itu bila si mayit meninggalkan istri (janda) atau suami (duda) dan masih terikat perkawinan perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta bawaan (harta yang dipunyai sebelum menikah) dan harta bersama (harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta gono-gini). Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama/gono-gini dibagi menjadi dua bagian, separuhnya  adalah milik  suami dan separuhnya milik istri.
ü Jadi yang menjadi Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama  sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhis), pembayaran hutang dan pemberian kerabat (Pasal 171  butir e  KHI ).
ü Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan sesuai ketentuan pasal 194 s/d 214 KHI.
ü Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (pasal 183)
ü Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.  (pasal 188)